Indra J Piliang : KPK dan Pemerintah Institusi yang Berbeda

Beberapa waktu kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menimbulkan efek samping yang berujung pada terganggunya perekonomian kita. Alasan yang disampaikan Jusuf Kalla yaitu banyak pejabat takut membuat keputusan untuk pengeluaran uang. Terkait hal ini, saya sempat melakukan obrolan dengan Indra J. Piliang, pengamat politik. Berikut petikannya :

Adhi :
Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan Jusuf Kalla?

Indra :
Oh tidak, sebetulnya kalau saya melihat, Pak Jusuf Kalla justru malah mendukung dan senang dengan adanya fenomena pejabat yang takut dengan KPK ini. Artinya, langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK ini talah berdampak baik karena telah berhasil mengadakan perubahan-perubahan pada budaya masyarakat. Termasuk budaya takut korupsi ini.

Adhi :
Apakah anda setuju kalau keberhasilan KPK adalah keberhasilan pemerintahan SBY-JK juga dalam memberantas korupsi?

Indra :
Persoalannya kan dampak perubahan budaya masyarakat takut melakukan korupsi, seperti misalnya pejabat yang takut mengerjakan proyek tender, pencairan anggaran pembiayaan proyek, dsb, itu kan sudah diluar fungsi KPK. Masalah perubahan sikap masyarakat seperti ini. Pejabat birokrasi pemerintah, (termasuk SBY-JK juga aparat pemerintah) dengan KPK ini kan dua institusi yang berbeda, KPK hanyalah sebuah komisi tersendiri yang bertugas khusus untuk memberantas korupsi, jadi bukan merupakan bagian dari birokrasi.Saya merasakan mungkin justru kepedulian bangsa Indonesia ini yang kurang terhadap pelaksanaan kinerja birokrasi yang bersih bebas korupsi, atau juga karena belum terbiasa dengan adanya komisi khusus yang mengawasi masalah korupsi, sehingga mereka menjadi lebih berhati-hati jika menjadi pimpinan proyek tanpa merasa setelah menjadi pimpinan proyek tersebut kemudian akan dijadikan tersangka. Asal melaksanakan proyeknya sesuai dengan aturan yang benar dan tidak melakukan korupsi seharusnya pejabat tidak perlu khawatir atau takut.

Adhi :
Tapi mengenai pejabat yang khawatir kinerjanya di awasi KPK, sehingga hasilnya tidak maksimal karena terasa tertekan?

Indra :
Ya tentu itu yang khawatir seperti itukan hanyalah pejabat-pejabat yang korup atau berniat korup, itu saja. Memang yang namanya sock terapi ya begitu, harus ada yang takut, kalau tidak ada yang takut bukan sock terapi namanya, kalau dipermasalahkan ada yang khawatir atau ketakutan seperti itu sama saja tidak perlu ada KPK kan?

Adhi :
Dengan banyaknya yang khawatir kinerjanya diawasi, apakah artinya kinerja KPK sudah berhasil?

Indra :
Kalau dari prestasinya KPK menurut saya tidak hebat-hebat amat. Dari sekitar sepuluh ribu kasus saja paling hanya beberapa puluhan yang sampai selesai diadili. .Cuma kalau kinerja KPK selama ini mempengaruhi kinerja pejabat dari fakta yang diungkapkan oleh pak Jusuf Kalla diatas ya artinya memang ada, tapi ya tidak semuanya menjadi takut, kalau pejabat-pejabat yang bersih ya pasti tidak takut.

Adhi :
Tapi mengenai pernyataan JK bahwa dalam kinerja pemberantasan korupsi kita ada efek samping, misalnya banyak kredit dari bank yang tidak dicairkan?

Indra :
Menurut saya bukan seperti itu, kalau JK memang mengeluarkan pernyataan seperti itu justru tidak masuk akal. Pemerintah daerah sekarang ini menurut saya banyak yang menanamkan uangnya di bank Indonesia lebih karena alasan ekonomi. Dimana jika mereka hitung menanamkan modalnya di Bank Indonesia lebih menguntungkan dari pada langsung digunakan dibawah gitu. Dimana di bank Indonesia mereka mendapatkan bunga secara langsung setiap bulannya, mereka beranggapan itu lebih efektif dari pada mereka mengeluarkannya untuk kepentingan proyek yang belum jelas ujung pangkal hasil pelaksanannya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan KPK.

Satu hal lagi yang pasti, KPK itu lembaga komisi khusus Negara, jadi bukan lembaga Negara. Saya melihat KPK lebih banyak berperan dalam pemberantasan korupsi ketimbang pemerintah itu sendiri. Citra pemerintahan SBY sangat terbantu dengan adanya KPK. Kendala yang mereka miliki yaitu terkait masalah politik, dimana yang dibutuhkan KPK adalah dukungan politik dari semua pihak, termasuk pemerintah itu sendiri dan seluruh elemen masyarakat.