Oleh Adhi Darmawan
Bak tumbuhnya jamur di musim hujan, demikian pulalah pertumbuhan partai politik (parpol) di Indonesia di era reformasi. Setelah orde baru tumbang, perpecahan parpol terjadi di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dibawah kepemimpinan Soeryadi, yang melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Usai itu, menyusulah perpecahan dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melahirkan PPP reformasi, PKB, dsb. Tak hanya itu, peserta pemilu terkuat di era orde baru yang tidak ingin disebut parpol, tapi hanya ingin disebut golongan-pun turut serta pecah kongsi.
Sekalipun tidak semua dilatar belakangi oleh adanya konflik, yang pasti memasuki era reformasi, banyak elit politik di era orde baru mendirikan partai politik baru. Dalam pemilu tahun 1999, selain diikuti oleh tiga partai politik yang telah ada di era orde baru, hampir lebih dari 60 (enam puluh) partai politik baru terlahir. Melalui seleksi yang panjang, pun ada 48 parpol diantaranya resmi menjadi peserta pemilu.
Jika belajar pada situasi politik dalam pemilu 1955, mungkin perpecahan partai politik yang ada sekarang sangatlah masuk akal. Saat pemilu tahun 1955, sebanyak 172 parpol resmi menjadi kontestan pemilu Empat partai terbesar diantaranya yaitu PNI yang memperoleh suara 22,3 %, Masyumi 20,9%, serta Nahdlatul Ulama mendapat suara sebanyak 18,4%, dan PKI 15,4%.
Semakin mendekati pemilu 2009, suhu perpolitikan semakin memanas saja. Gesekan konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar partai, tapi juga di internal partai. Banyak partai baru yang berdiri bukan atas dasar ideologi, tapi atas dasar kepentingan dan produk konflik. Hampir semua partai besar seperti PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP dsb pernah merasakan konflik internal yang sangat pahit.
Beberapa kasus konflik yang tengah menonjol adalah konflik kepengurusan DPP PKB antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Sekalipun dalam konflik tersebut sudah Cak Imin, berbagai upaya hukum tetap dilakukan sang paman. Putusan PTUN terakhir yang tidak mengabulkan semua gugatan Gus Dur pada Cak Imin dan seterunya rupanya tidak dapat meredakan konflik yang ada. Rupanya, Gus Dur masih melaporkan Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy ke Mabes Polri.
Tak kalah serunya dengan PKB, Partai Golkar pun demikian. Dibawah kepemimpinan Jusuf Kalla, Partai Golkar terus dirongrong oleh kader-kader potensialnya yang membangkang.
Yuddy Chrisnandy, Doktor Ilmu Politik jebolan Universitas Indonesia yang kerap dianggap sebagai kader pembangkang, akhirnya mengundurkan diri dari pencalegan di Partai Golkar. Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini geram namanya tidak bertengger di nomor urut atas pada daftar caleg Golkar di dapil Jawa Barat. Dia menuding Tim 5 yang dibentuk DPP Partai Golkar telah menjegal langkahnya sebagai kader muda potensial yang kritis.
Setelah masalah Yuddy mulai meredup, muncul Fadel Muhammad. Gubernur Gorontalo itu merasa dikecewakan oleh petinggi yang berlambangkan pohon beringin. Awalnya, Fadel berniat mencalegkan diri dan telah didukung oleh elit partai, namun akhirnya dia harus mundur dengan teratur karena ternyata elit Partai Golkar tidak mencantumkan namanya didaftar caleg.
Tak hanya sekedar konflik biasa, akan tetapi konflik yang ada telah menjadikan para petinggi di pohon beringin telah beramai-ramai mendirikan partai baru. R. Hartono, Prabowo Subianto, Wiranto, dsb telah berduyun-duyun mendirikan partai baru yang siap menggembosi Partai Golkar. Ditingkat kabupaten/kota-pun, banyak pengurus Partai Golkar yang berduyun-duyun lompat pagar menjadi caleg untuk parpol lain.
Bagi partai Golkar, mungkin hanya keajaibanlah yang membantunya hingga sampai sekarang masih bisa bertahan dan eksis. Golkar sangat beruntung disaat memasuki pemilu 1999 dipimpin oleh Ir Akbar Tandjung sebagai Ketua Umumnya yang kemudian merubah nama partai tersebut menjadi Partai Golkar. Tak hanya dapat bertahan dari tuntutan aksi pembubaran, dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung, Partai Golkar tetap memperoleh suara yang sangat signifikan. Sebuah perolehan suara parpol yang terancam ibubarkan tapi tetap memperoleh suara yang besar, sangat jauh diluar dugaan.
Di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kasus jual beli nomor urut caleg yang diungkap bekas calegnya Bahrudin Dahlan juga masih berpotensi menjadi bom waktu. Sempat muncul rumor pula bahwa Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz dipecat oleh Ketua Umum, Suryadharma Ali.
Perlombaan saling sikut di internal partai bukan hanya terjadi di PKB, Partai Golkar dan PPP. PDIP juga pernah merasakan sakitnya disikut oleh Agus Condro, kadernya sendiri yang saat itu tengah bercokol di Komisi II DPR RI.
Dibawah kepemimpinan Sutrisno Bachir, PAN juga pernah dirongrong kadernya gara-gara banyak para caleg artis ditempatkan dinomor urut atas, sementara kadernya sendiri yang pernah lelah banting tulang turut membesarkan partai hanya di tenggerkan dibawah nomor para artis.
Pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal menghitung hari lagi, dari sekarang seharusnya para aktivis parpol sudah saling merapatkan barisan untuk menghadapi pertarungan. Namun anehnya, kebanyakan dari mereka malah sibuk dan panas di internalnya sendiri. Sungguh merupakan sajian yang menarik, itulah tontonan yang diberikan para politisi menjelang pemilu 2009.
Tentang hal ini, MHR Shongge, Peneliti CIDES, kepada Medium mengatakan bahwa adanya konflik yang ada dalam tubuh parpol sekarang polanya hampir sama, selain konflik itu disebabkan oleh individu, biasanya konflik yang muncul dalam partai itu disebabkan oleh gesekan masing-masing struktur organisasi yang menjadi cikal bakalnya. Dalam gesekan konflik yang ada di Partai Golkar selain karena adanya gesekan kepentingan individu, maka yang menyebabkan konflik biasanya karena adanya ego organisasi dari masing-masing kino yang mendukungnya seperti SOKSI, MKGR, dan Kosgoro.
Menurut Harun, di PDIP juga sama, selain seringkali konflik disebabkan oleh individu, seringkali konflik disebabkan oleh ego sektoral masing-masing partai yang menjadi cikal bakal PDIP sendiri. PDIP terbentuk dari lima partai di era orde lama seperti pertama, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme dan kemudian banyak disebut ideologi Marhaenisme. Kedua, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), sebuah partai yang didirikan dari hasil penggabungan partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar. Ketiga, Partai Katolik, sebuah partai yang merupakan kelanjutan atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Keempat, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), yang merupakan partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirinya. Yang kelima adalah partai Murba, sebuah partai yang dibentuk Tan Malaka setelah keluar dari penjara, hasil gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka
”Sekalipun yang menimbulkan gesekan konflik dalam tubuh PDIP adalah kepentingan pribadi para politisinya, akan tetapi bias latar belakang partai di PDIP juga seringkali menjadi pemicunya” Ucap Harun dengan serius.
Adanya faktor ego individu dan ego latar organisasi yang dilihat Harun juga hampir sama dengan yang dilihat Alfan Alfian dalam mengamati perkembangan konflik PKB. Dalam catatan politiknya, pengamat politik Universitas Nasional Jakarta ini melihat faktor individu sebagai penyebab gesekan konflik.
Dalam pandangan Alfan, ada dua wajah dalam sosok Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni wajah kultural dan politik. Dalam wajahnya yang kultural, ia dikenal sebagai sosok yang sering bicara tentang pluralisme dan mampu membuat banyak spektrum masyarakat terkesima oleh pandangan-pandangan nya. Wajah satunya adalah wajah politik. Di era reformasi, wajah kultural Gus Dur tenggelam ke dalam wajah politiknya. Ia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ikut pemilu, tenggelam dalam manuver-manuver politik, pernah menjadi presiden, berkonflik dengan anak-anak buahnya, termasuk yang terakhir dengan PKB kubu Muhaimin Iskandar”
Tidak hanya Partai Golkar, PDIP dan PKB, dari sisi sejarahnya, semua partai hampirlah sama, bisa jadi sebuah partai berdiri dari beberapa partai lama yang berfusi seperti PDIP, bisa jadi pula politik hampir sama sejarah berdirinya
Pada masa era reformasi ini, kasus PKB menjadi contoh menarik dimana sebuah partai yang berbasis masa jelas dari wadah Nahdlatul Ulama, tetapi selalu dirundung konflik yang tak berkesudahan dan selalu terancam pecah hanya karena adanya konflik internal partai sendiri.
No comments:
Post a Comment